Breaking News:

Berita Banyumas

Sopir dan Kernet Harus Bayar Rapid Antigen Keluar Masuk Banyumas, Aptrindo Keberatan

Sudah sepekan lebih Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masayarakat (PPKM) diterapkan di sejumlah daerah di Jawa Tengah.

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: Rival Almanaf
Istimewa
Seorang pengguna jalan tol menjalani random tes swab PCR di rest area tol Semarang-Solo beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-PANTURA.COM, BANYUMAS - Sudah sepekan lebih Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masayarakat (PPKM) diterapkan di sejumlah daerah di Jawa Tengah.

Pada tahap pertama, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebut bahwa daerah yang masuk di Semarang Raya, Solo Raya, Banyumas Raya, ditambah Pati, Rembang, Kudus, Magelang, Brebes, menjadi prioritas PPKM.

Namun, tidak menutup kemungkinan jika masih ditemui kasus positif tinggi, cakupan PPKM akan diperluas.

Baca juga: Kabar Duka, Mantan Pelatih PSIS Semarang Cornelis Soetadi Meninggal Dunia di RS Elizabeth

Baca juga: Pembuat Suart Keterangan Hasil PCR Palsu Akan Disanksi Kurungan Pidana 4 Tahun

Baca juga: Prakiraan Cuaca Kendal Hari Ini Jumat 22 Januari 2021

Baca juga: IDI Kota Tegal Imbau Penonton Bioskop Minimal Pakai Masker Bedah

Beberapa pemerintah daerah membuat aturan untuk pengetatan ini.

Termasuk Kabupaten Banyumas yang mensyaratkan warga yang keluar masuk wilayah tersebut bisa menunjukan bukti surat berupa hasil negatif rapid antigen atau swab PCR.

Beleid ini pun memunculkan pro dan kontra. Termasuk dari pelaku usaha jasa logistik atau angkutan barang yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo).

"Aturan itu (PPKM) sering membingungkan bagi pekerja di bidang logistik. Bahkan, ada pula beberapa kepala daerah yang membuat aturan lebih membingungkan lagi dengan mensyaratkan surat sakti keterangan telah menjalani rapid antigen atau bahkan swab PCR. Ini efektifitasnya patut dipertanyakan bagi semua orang yang akan keluar dan masuk wilayah itu," kata Wakil Ketua Aptrindo Jateng & DIY, Bambang Widjanarko, Jumat (22/1/2021).

Menurutnya, bagi warga yang akan bepergian untuk keperluan jalan-jalan atau piknik, syarat tersebut tidak begitu memusingkan.

Namun tidak bagi para pelaku usaha di sektor logistik.

Dimana pelaku usaha ini rutin berlalu lalang ke sejumlah daerah untuk menjamin lancarnya distribusi logistik.

Halaman
123
Sumber: Tribun Pantura
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved