Banjir di Kudus Diduga Bercampur Limbah Pabrik, Komisi E DPRD Jateng Desak Pemerintah Lakukan Ini

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Bencana banjir masih menggenangi sebagian daerah di Jawa Tengah. Sejumlah arga juga masih mengungsi.

Berdasarkan data di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, beberapa daerah yang masih tergenang banjir yakni Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kudus, Demak, Pati, dan Kota Semarang.

Di Kudus, banjir masih melanda di 13 desa dengan jumlah pengungsi 831 orang.

• Inna Lillahi wa Innailahi Rajiun, Cendekiawan Muslim Jalaludin Rakhmat Wafat, Ini Profil-Biodatanya

• Nelayan Kota Tegal Deklarasi Siap Pensiunkan Cantrang, HNSI: Tunggu Aturan Menteri Baru

• Kasus Buku Ajar Pak Ganjar Tak Pernah Salat Dilaporkan ke Polisi, Gubernur Jateng: Biasa Saja

• 210 Hotel di Semarang Berlabel tiketCLEAN, Okupansi Diklaim Naik hingga 108 Persen

Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Mawahib Afkar menuturkan, di Kudus harus ada penanganan ekstra. Pompa penyedot air harus ditambah lantaran air masih tinggi.

"Saya mendesak stakeholder baik pemerintah kabupaten dan perusahaan-perusahaan untuk segera melakukan langkah cepat."

"Yakni dengan mengerahkan pompa. Bahkan, mobil pemadam kebakaran bisa dikerahkan untuk menyedot air," kata Mawahib, Senin (15/2/2021).

Menurutnya, penanganan dengan pompa air harus cepat dilakukan lantaran air banjir diduga sudah bercampur dengan limbah perusahaan yang mengancam kesehatan warga.

Selain itu, Mawahib menambahkan dalam dimensi skala prioritas, secara agama adalah Hifdzun Nafs yakni meyelamatkan manusianya terlebih dahulu baru yg lain-lain.

Menjadi ironi, ketika Tanggulangin yang menjadi maskot gerbang Kota Kretek Kudus masih tergenang banjir bercampur limbah industri. Sudah beberapa pekan, belum juga ada solusi nyata.

Pemerintah di semua tingkatan dan segenap stakeholder harus selalu hadir dengan penanganan tercepatnya.

Terkait bencana yang bertubi-tubi melanda, kata dia, sudah saatnya penanganan banjir dilakukan dari hulu sampai hilir. Serta menjadi skala prioritas kebijakan pembangunan di semua level pemerintah.

"Force majeur memang selalu ada tapi upaya penanganan sedini mungkin adalah tugas bersama," ujar dewan dari Fraksi Partai Golkar ini.

Apalagi, lanjutnya, pemerintah memiliki program Desa Tangguh Bencana (Destana). Program ini belum tersosialisasi dengan baik ke pemerintah desa.

Padahal, program tersebut sangat baik. Setidaknya, ada pengurangan resiko bencana di tingkat lokal.

Landasan aturan Destana bisa dijadikan pedoman umum penanganan bencana termasuk pemenuhan fasilitas dan menganggarkan sarana prasarana penanganan kebencanaan.

Pendanaan dari dana desa dan dana pendampingan stimulan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.

Tujuan program ini yakni pengurangan risiko bencana dengan melibatkan komponen masyarakat.

"Perusahaan-perusahaan besar juga diharapkan senantiasa bersinergi dengan pemerintah dalam pananganan bencana."

"Karena income perusahaan juga dari fasilitas publik yang menyerap tenaga kerja massal."

"Banyak industri di Kudus yang berskala multinasional diharapkan turut serta dalam setiap penanganan bencana kemanusiaan," katanya.

Selain itu, peraturan daerah (perda) kerja sama daerah dan kerja sama desa juga perlu di laksanakan untuk memperkuat kebijakan mendesak terkait insfrastruktur irigasi normalisasi sungai maupun pembuatan embung-embung kewilayahan.

"Banjir tidak berdiri sendiri. Semua ada hulu dan hilirnya. Untuk itu, pemprov harus segera memfasilitasi penanganan ini dengan mengundang kabupaten sekitar sebagai upaya konkrit untuk segera menuntaskan banjir di kemudian hari," ucapnya. (mam)

Baca juga: Pecinta Salawat Zahir Mania Salurkan Bantuan Korban Banjir di Kudus, Mawahib: Ada Ribuan Paket

Baca juga: Upaya Membendung Bengawan Solo Arief Rohman Blusukan Bareng Anna ke Perbatasan Blora-Bojonegoro

Baca juga: Setelah Kritik Gelar Kehormatan Dr HC Nurdin Halid, Prof BR Dikeluarkan dari WAG Profesor Unnes

Baca juga: MAKI Temukan 9 Aset Senilai Rp50 Miliar di Boyolali, Diduga Terkait Korupsi Asabri, Ini Daftarnya