Pekerja Migran Jateng Siap Divaksin Asal Negara Tujuan Penempatan Tak Ditutup

Penulis: Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Pandemi Covid-19 yang berkecamuk hingga setahun lebih ini berpengaruh kepada kaum pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI).

Permasalahan yang mereka hadapi antara lain lantaran banyaknya negara yang menerapkan kebijakan lockdown sehingga calon PMI harus postpone atau menunda keberangkatan kerja ke negara tujuan.

Beberapa negara tidak menerapkan lockdown, namun menerapkan aturan ketat bagi PMI sebagai imbas kasus harian di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara tujuan para PMI.

Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Endro Dwi Cahyono menuturkan saat ini yang dibutuhkan calon PMI yakni penempatan terlebih dahulu di negara tujuan.

"Pemerintah harus memerjuangkan itu. Supaya pada masa pandemi ini, tidak ada penutupan kesempatan pekerja migran untuk ke negara tujuan mereka. Lebih baik terapkan protokol kesehatan ketat, jangan tutup," kata Endro dalam Dialog bersama Parlemen di Semarang, Selasa (25/5/2021).

Sebagai contoh, Malaysia telah menutup pekerja asing termasuk PMI. Singapura yang sebelumnya tidak menutup akhirnya karena ada kecenderungan kasus naik, dinyatakan ditutup dan akan dievaluasi pada Juli.

Kemudian, Taiwan yang menjadi tujuan utama pekerja sektor informal hingga 80 persen persen juga ditutup pada Februari kemarin.

Oleh karena itu, ia meminta adanya koordinasi antar-beberapa pihak untuk negosiasi dengan pemerintah negara tujuan agar bisa tetap membuka peluang bagi tenaga migran agar para PMI bisa bekerja kembali.

"Padahal sudah ribuan para pekerja migran memegang paspor dan visa. Ini yang perlu diperjuangkan. Berjuang supaya negara secara diplomasi mengimbau mereka supaya tidak menutup. Tetap dibuka dengan syarat kesehatan yang ketat," ucap politikus asal Pati ini.

Apabila syarat vaksin diperlukan dan diminta, pemerintah harus memfasilitasi dan mendukung penuh.

Praktis, saat ini negara tujuan PMI yang masih terbuka antara lain Hongkong yang banyak buruh migran di sektor informal.

Sementara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jateng menyiapkan strategi dan penanganan kepada para PMI.

Di antaranya menyiapkan upaya untuk program pemberdayaan para PMI yang tidak bisa berangkat karena dampak pandemi. Tujuannya agar pekerja migran bisa berkarya kembali di negeri sendiri.

Disnakertrans membuat pelatihan kewirausahaan untuk para pekerja migran terdampak pandemi sebagai alternatif untuk mencari nafkah.