Anggota DPRD Jateng Ingatkan Pelaksanaan PTM Tak Boleh Sembrono

Kegiatan ekonomi yang saat ini sudah mulai dilonggarkan bisa jadi akan diperketat kembali dan itu akan menyulitkan sektor kesehatan dan pelaku ekonomi.

"Dinas terkait yang secara teknis mengetahui kondisi wilayah secara detil.

Harus memberikan masukan yang tepat.

Jika sampai ada klaster PTM, maka akan mempengaruhi sektor lainnya, sektor kesehatan jelas, ekonomi, dan lainnya juga akan terkena imbas," katanya.

Oleh karena itu, dinas teknis terkait harus memberikan masukan kepada kepala daerah dengan benar.

Yudi Indras meminta kepala daerah dan dinas pendidikan tak sembrono dalam pelaksanaan PTM.

Meskipun semua pihak kangen dengan pendidikan di sekolah.

"PTM boleh, tapi jangan sembrono pelaksanaanya.

Protokol kesehatan ketat harus diperhatikan dengan betul.

Kesehatan menjadi prioritas pertama, itu tak bisa ditawar.

PTM harus mempertimbangkan sektor yang lainnya juga," tegas Wakil Ketua DPD Gerindra Jateng ini.