PGRI Jateng Minta Pemerintah Revisi Aturan Rekrutmen PPPK Guru

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Muhdi menyatakan telah menerima banyak laporan dari guru honorer terkait rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK guru.

Laporan yang diterima berupa permasalahan terkait proses tes seleksi hingga materi yang diteskan.

Rekrutmen PPPK guru dianggap tidak mempertimbangkan rasa keadilan.

Seleksi PPPK disebut juga mengabaikan penghargaan terhadap pengabdian, dan dedikasi guru honorer yang selama ini melaksanakan tugas-tugas pembelajaran dan pelayanan pendidikan dalam situasi darurat kekurangan guru.

"Pemerintah mau selenggarakan tes ya silakan, tapi bagaimana tes itu menghargai mereka atas pengabdiannya, sehingga mereka bisa lolos menjadi PPPK dan statusnya diakui, silakan caranya bagaimana," kata Muhdi, Kamis (30/9/2021).

Menurutnya, dari awal guru honorer meminta untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Namun, pemerintah menghendaki proses perekrutan PPPK.

Itu tidak menjadi masalah selama bisa memberikan pengakuan kepada guru yang sudah mengabdi lama.

Tetapi proses rekrutmen untuk guru PPPK seolah-olah tidak mengakui dan mengakomodasi guru honorer yang sudah lama mengabdi.

Afirmasi nilai hingga 15 persen dirasa masih sangat pelit.

Muhdi menuturkan, afirmasi seharusnya bisa diberikan lebih banyak hingga 20-25 persen dengan pertimbangan masa kerja.

"Ini kan sudah terjadi yah, tes sudah dilakukan.

Kami minta agar tahun depan kebijakan bisa diubah, kami mohon afirmasi ditambah sehingga peluang mereka menjadi PPPK akan lebih besar setelah sekian lama mengabdi.

Kompetensi terkait pengetahuan dan keterampilan bisa diajarkan sambil jalan," jelasnya.

Pria yang juga menjabat Rektor Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) ini menuturkan berdasarkan penuturan guru honorer, banyak yang gagal saat menggarap kompetensi teknis.