Ini Sanksi Bila Masih Ada Sisa Uang BOS di Akhir Tahun 2021

Pemerintah menggelontorkan BOS dalam setahun sebanyak tiga kali atau setiap empat bulan sekali.

"Jika ada sisa saldo pada akhir tahun.

Tahun berikutnya, jatah akan dipotong.

Itu sanksinya," tegas Jumeri yang pernah menjabat Kepala SMKN 1 Bawen Kabupaten Semarang ini.

Misalnya, sekolah mendapatkan anggaran dana BOS sebanyak Rp 20 juta, namun ada sisa Rp 2 juta hingga akhir tahun anggaran.

Pada tahun berikutnya, tidak dikirim Rp 20 juta, tetapi hanya Rp 18 juta. Uang sisa tersebut diasumsikan dimanfaatkan pada tahun berikutnya.

Jumeri menegaskan, uang sisa yang bertahan di rekening tersebut semestinya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk perputaran perekonomian.

"Uang itu semestinya bisa menggerakan ekonomi masyarakat.

Karena bertahan di rekening jadi tidak bermanfaat," ujarnya.

Semestinya, sekolah bisa memanfaatkannya dengan baik.

Apalagi, saat pandemi ini, tidak ada persyaratan kaku, penggunaan dana lebih fleksibel atau luwes.

Sementara, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng yang juga memberikan pembekalan pada workshop menjelaskan bahwa pemerintah daerahan kabupaten/kota dan provinsi juga memberikan bantuan operasional kepada sekolah.

BOS bersifat bantuan dari pemerintah yang tentunya tidak bisa memfasilitasi biaya sekolah secara paripurna.

Sehingga dibutuhkan bantuan-bantuan lain untuk sekolah.

"Pemerintah daerah itu kan mengelola pajak, retribusi dan pendapatan lain.

Pemerintah provinsi atau kabupaten/kota bisa mengambil tanggung jawab dalam proses pembiayaan pendidikan.

DPRD provinsi dan kabupaten/kota bisa memberi solusi memperjuangkan biaya pendidikan," ucap politikus PDI Perjuangan ini.

Pembiayaan bantuan pendidikan, kata dia, semestinya bisa dilakukan dengan gotong royong. Agar, kualitas pendidikan lebih baik.