Konflik Wadas
Pengukuran Tanah Waduk Bener di Desa Wadas Purworejo Ricuh, Gubernur Ganjar Minta Maaf
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf atas kericuhan yang terjadi saat pengukuran tanah waduk Bener di desa Wadas Kabupaten Purworejo.
Penulis: rahdyan trijoko pamungkas | Editor: Moch Anhar
lihat foto
TRIBUNPANTURA.COM,PURWOREJO - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta maaf atas kericuhan yang terjadi saat pengukuran tanah waduk Bener di desa Wadas Kabupaten Purworejo, Rabu (9/2/2022).
Permintaan maaf dijabarkan saat konfrensi pers bersama Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, Kepala Kanwil BPN Jateng Dwi Purnama, Kasdam IV Diponegoro Kolonel Inf Kus Hariyono, dan kepala BBWS Serayu Opak Dwi Purwantoro di aula Polres Purworejo.
"Saya ingin menyampaikan minta maaf khususnya masyarakat Purworejo yang ada di Wadas. Kejadian yang kemarin ada yang tidak nyaman saya minta maaf," ujarnya.
Baca juga: BPN Jateng Tepis Isu Pengukuran Tanah di Wadas Purworejo sebagai Upaya Pengambilalihan Lahan
Baca juga: Video Kendal Siaga Lonjakan Kasus Covid-19, Puluhan Tempat Tidur Disiapkan
Baca juga: Video Kemensos Berikan Bantuan Untuk Warga Kab Tegal yang Terdampak Bencana Alam
Ganjar menuturkan telah komunikasi dengan Kapolda Jateng untuk memantau perkembangan di Wadas.
Pihaknya telah bersepakat masyarakat yang diamankan saat pengukuran tanah akan dilepas.
"Masyarakat yang kemarin diamankan akan dilepas," ujarnya.
Menurut Ganjar, proses pembangunan waduk Wadas telah berlangsung lama sejak tahun 2013.
Pembangunan waduk di Purworejo dapat memberikan jaringan irigasi yang bisa mengaliri lahan sekitar 14.519 hektar are.
"Saat proses ini berlangsung informasi tidak tersampaikan dengan baik. Maka dilakukan konsolidasi di Pemerintah Provinsi untuk melakukan sosialisiasi," jelasnya.
Ganjar menuturkan selama ini telah dibuka ruang diskusi dan hasilnya ada yang pro maupun kontra. Bahkan selama ini telah banyak gugatan yang masuk.
"Prosesnya sangat panjang dan banyak gugatan yang masuk," tuturnya.
Dikatakannya, pada kegiatan pembangunan, Pemprov Jateng juga berkoordinasi dengan Komnas Ham. Institusi tersebut dianggap netral untuk menjembatani.
"Mungkin kalau yang ngundang Gubernur dianggap abai dan hanya pro pemerintah.
Tapi kami meminta Komnas Ham untuk menghadirkan masyarakat yang setuju maupun tidak setuju untuk meyakinkan mereka. Itu cara kami mengajak lebih banyak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan," paparnya.
Namun sisi lain, kata Ganjar, saat pertemuan terakhir dengan Komnas Ham masyarakat yang sudah sepakat minta tanahnya segera diukur.
