Berita Semarang

UIN Walisongo Adakan Studium General Bertajuk Presidential Threshold, Menyongsong Pilpres 2024

FISIP UIN Walisongo menyelenggarakan acara Studium General bertajuk 'Presidential Threshold: Antara Realitas dan Harapan Menyongsong Pilpres 2024'.

Penulis: amanda rizqyana | Editor: Moch Anhar
UIN Walisongo
FISIP UIN Walisongo menyelenggarakan acara Stadium General yang bertempat di Ruang Teater Gedung IsDB FITK, Kamis (24/02/2022). 

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo menyelenggarakan acara Stadium General yang bertempat di Ruang Teater Gedung IsDB FITK.

Studium General bertajuk 'Presidential Threshold: Antara Realitas dan Harapan Menyongsong Pilpres 2024' pada Kamis (24/02/2022).

Acara ini menghadirkan Prof. Dr. H. Muchsin Jamil, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Walisongo selaku keynote speaker.

Baca juga: PSIS Kecewa Gagal Memenangkan Pertandingan Lawan Borneo FC

Baca juga: 1.000 Dus Jamu Kejantanan Ilegal di Cilacap Diamankan Loka POM Banyumas

Hadir pula sebagai narasumber Dr. Djayadi Hanan, M.A., Ph.D., selaku Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Dr. Nur Hidayat Sardini, M. Si., selaku Ketua Bawaslu RI 2008-2011.

Prof. Dr, H. Muchsin Jamil selaku keynote speaker menyebutkan presidential threshold merupakan salah satu sarana untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia.

“Partai politik yang terlalu banyak merupakan salah satu penyumbang tidak efektifnya sistem pemerintahan di Indonesia,” ujarnya. 

Djayadi Hanan menyatakan teori yang relevan untuk membahas presidential threshold dibagi menjadi 3 teori yaitu teori sistem pemerintahan, teori sistem pemilu, dan teori koalisi

"Jika tidak ada presidential threshold, maka akan banyak calon, tetapi tidak dapat dengan mudah maju karena menjadi partai peserta pemilu tidak mudah, seleksinya ketat sehingga partai baru akan susah ikut pemilu," tambahnya.

Ketua Bawaslu RI 2008-2011, Nur Hidayat Sardini menjelaskan bahwa ambang pemilihan adalah bagian minimum dari suara utama yang dipilih oleh seorang calon atau partai politik yang harus dicapai sebelum mereka berhak mendapatkan apa pun di legislatif.

Baca juga: PSIS Kecewa Gagal Memenangkan Pertandingan Lawan Borneo FC

Baca juga: Berikan Kemudahan Pelayanan, BPJamsostek Berinovasi Melalui Aplikasi JMO

Batas ini dapat beroperasi dengan berbagai cara melalui kebijakan Ambang Batas Parlemen (ABP) relative berhasil dalam mengurangi jumlah partai di Indonesia.

"Reformasi partai politik dalam kaitannya dengan peranan partai politik di parlemen, sedikit-banyak terbukti efektif, dan dalam jangka panjang menyederhanakan jumlah partai di Indonesia,” ungkapnya. 
(*)

Sumber: Tribun Pantura
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved