Pilgub Jateng

Gagasan Hendrar Prihadi dan Taj Yasin Soal TPP ASN Hingga Korupsi dalam Debat Perdana Pilgub Jateng

Calon Wakil Gubernur Jateng beradu gagasan dalam debat perdana Paslon Pilgub Jateng di MCC Kota Semarang, Rabu (30/10/2024).

Penulis: budi susanto | Editor: m zaenal arifin
Tribunpantura.com/Rahdyan Trijoko Pamungkas
Debat perdana Paslon Pilgub Jateng di Marina Convention Center (MCC) Kota Semarang, Rabu (30/10/2024). 

TRIBUN-PANTURA.COM, SEMARANG - Debat perdana Paslon Pilgub Jateng berlangsung seru di MCC Kota Semarang, Rabu (30/10/2024).

Usai calon Gubernur Jateng, calon Wakil Gubernur Jateng juga beradu gagasan.

Pada pendalaman visi misi, Handrar Prihadi atau Hendi dan Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin bahkan beradu gagasan mengenai korupsi.

Hal tersebut saat Hendi dan Gus Yasin menjawab pertanyaan dari para panelis.

Pertanyaan tersebut tentang adaptasi Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) agar kinerja tetap koheren dengan susunan kementerian baru dengan jumlah banyak.

Baca juga: Gema PS dan Omah Tani Nyatakan Dukungan ke Luthfi-Yasin di Pilgub Jateng, Singgung Soal Pupuk

Hendi menjawab, pastinya harus ada penyesuaian dengan susunan kementerian baru.

Hal tersebut harus ada penyesuaian OPD di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Namun keputusan pemerintah harus dijalankan karena pemerintah provinsi adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat.

Tapi perubahan SOTK tidak bisa sertamerta dijalankan jika belum ada peraturan pemerintah terkait SOTK.

"Jika belum ada peraturan terbaru, kami akan melaksanakan miskin struktur kaya manfaat dan fungsi."

"Hal tersebut untuk memastikan langkah ke depan bisa memaksimalkan kinerja untuk kesejahteraan masyarakat Jateng," jelas Hendi.

Baca juga: Elit Partai Membelot Jadi Tim Pemenangan Andika-Hendi di Pilgub Jateng, Begini Tanggapan PKS

Adapun Gus Yasin menanggapi keterangan Hendi.

Ia mengatakan SOTK pastinya ada perubahan.

Ada sejumlah lembaga yang diubah, namun Pemprov Jateng pada UU Nomor 23 Tahun 2013 menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

ASN Pemprov Jateng 83 persen adalah generasi Z dan milenial.

ASN juga sudah terbiasa dengan reformasi birokrasi.

"Dulu pernah dilakukan satu OPD satu desa binaan, jadi satu OPD harus mengetahui kinerja seluruh kinerja OPD di Jateng."

"Jadi sudah biasa ASN dengam perubahan birokrasi," katanya.

Baca juga: Ribuan Bu Nyai di Kabupaten Tegal Deklarasi Dukung Pasang Ini di Pilgub Jateng dan Pilbup Tegal

Handi pun mengatakan, Gus Yasin dan Ganjar Pranowo memang sudah pernah melakukan hal tersebut tentang perubahan.

Namun situasinya kini berbeda, karena kementerian jauh lebih banyak dari sebelumnya.

Hendi juga setuju dengan apa yang dilakukan saat Gus Yasin menjabat sebagai Wakil Gubernur Jateng.

"Namun lebih menunggu PP-nya dulu, dari pada keliru dan APBD tidak bisa untuk kemanfaatan dan permasalahan ke depan. Tapi saya setuju dengan perubahan, saya adalah hopping (kawan) Gus Yasin," terang Hendi dengan bahasa khas Semarangan.

Pada pertanyaan kedua, moderator menanyakan mengenai capaian kapasitas institusi dengan tantangan pungli yang mencapai 4,96 yang lebih tinggi dari nasional.

Moderator menanyakan inovasi kebajikan publik yang akan diterapkan untuk memberantas pungli di Jateng.

Hal tersebut dijawab oleh Gus Yasin, ia menuturkan Jateng telah memiliki Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang pelayanan publik.

Temuan dan pelanggaran di Jateng juga meningkat pada 2019-2023, di mana rata-rata 18 persen dengan pelanggaran kekerasan.

Untuk itu ia ingin memberikan pendidikan akhlak dan pendidikan antikorupsi berbasis ISO 37001 serta pemerintah desa akan kami terapkan pelayanan tanpa tatap muka.

"Anggaran pengawasan juga akan kami tingkatkan hingga tingkat desa, kami ingin meningkatkan integritas dan daya saing," terangnya.

Jawaban Gus Yasin pun dirasa Hendi belum menjawab pertanyaan dari moderator.

Hendi juga berujar, program Gus Yasin keren.

Baca juga: Hasil Survei Terbaru Pilgub Jateng Versi Kanigoro Network dan LKPI, Begini Respons Andika Perkasa

Namun yang ditanyakan adalah Pungli semakin naik.

"Saya punya pengalaman saat di Kota Semarang, di mana ASN di Pemkot Semarang ingin pindah ke Pemprov Jateng."

"Hal tersebut karena saat itu Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN Pemprov Jateng tinggi."

"Namun setelah TPP ASN Pemkot Semarang saya naikkan, ASN Pemprov Jateng ingin bekerja di Pemkot Semarang."

"Harusnya kalau Gus Yasin saat terpilih, apakah TPP dinaikin".

"Jangan sampai ASN bekerja harus ngutang untuk mencukupi kebutuhan."

"Jadi tidak hanya bilang jangan korupsi, jangan korupsi," kata Hendi dan melempar pertanyaan ke Gus Yasin.

Baca juga: Peta Kekuatan Paslon di Pilgub Jateng, Luthfi-Taj Yasin Didukung 9 Parpol, Andika-Hendi Hanya PDIP

Gus Yasin pun langsung menanggapi pertanyaan Hendi, TPP akan ditingkatkan karena kinerja yang baik.

Namun karena hanya SOP itu tidak menjamin, karena SOP sudah ketat semua.

"Untuk itu kami akan menambahkan pendidikan akhlak dan moral, kalaupun SOP sudah baik namun jika jiwa ASN masih korupsi tetap saja. Kami akan jadi contoh untuk hal tersebut," imbuhnya. (*)

Sumber: Tribun Pantura
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved