TRIBUN-PANTURA.COM, JAKARTA - Tidak semua masyarakat Indonesia akan mendapat vaksin Covid-19 secara gratis.

Mayoritas, justru harus membayar karena kuota yang mendapat gratis hanya terbatas.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi menyebut anggaran yang harus disiapkan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 tidak sedikit.

Selain anggaran vaksinasi, juga diperlukan biaya untuk menyiapkan rumah sakit, alat pelindung diri, dana bantuan sosial dan lainnya.

Baca juga: Bawaslu Ingatkan Potensi Kecurangan saat Rekapitulasi Suara Hasil Pilkada di Jateng

Baca juga: Sempat Dilaporkan Menghilang, Seorang Wanita Ditemukan Meninggal di Pantai Rowosari Kendal

Baca juga: Kisah Sedih Ibu Ditolak 7 RS Hingga Akhirnya Meninggal Dunia

Baca juga: Liga 1 Belum Jelas, Pemain PSIS Semarang Septian David Tetap Tolak Ajakan Tarkam, Ini Alasannya

 
Hal ini disampaikan Nadia guna menanggapi kritik masyarakat mengenai vaksinasi Covid-19 mandiri atau berbayar.

"Fiskal kita kan masih diperlukan juga anggaran untuk RS, APD, layanan kesehatan lainnya," kata Nadia seperti dikutip dari Kompas.com, Minggu (13/12/2020)

Nadia berujar, seandainya seluruh biaya vaksinasi digratiskan, maka anggaran penanganan pandemi Covid-19 berpotensi membengkak. Sementara, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih minus.

Oleh karenanya, mengenai kemungkinan vaksinasi Covid-19 digratiskan total, Nadia belum dapat memastikan.

"Pemerintah akan menimbang dari berbagai aspek ya," ujarnya.

Menurut Nadia, hingga saat ini belum ada kepastian tentang harga vaksin Covid-19. Hal ini masih akan terus dibahas para pemangku kepentingan.

Namun demikian, ia memastikan, masyarakat yang kesulitan secara sosial dan ekonomi akan dibantu dalam proses vaksinasi.

Masyarakat ini termasuk dalam kelompok rentan yang diprioritaskan pemerintah dalam vaksinasi

"Kalau masyarakat sosial ekonominya kurang pasti akan ditanggung pemerintah," kata Nadia.

 
"Jadi di masa pandemi kita mengajak semua berperan serta," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi menjelaskan terdapat 107 juta penduduk kelompok prioritas yang menjadi target pemerintah untuk penyuntikan vaksin.

Baca juga: KPU Jateng Klaim Angka Partisipasi Masyarakat di Pilkada 2020 di Atas 70 Persen

Baca juga: Sempat Ditutup Dua Pekan, Tempat Wisata di Banyumas Kembali Buka Mulai Hari Ini

Baca juga: Analis Laboratorium PCR di RSUD dr Soeselo Slawi, dr Tegoeh Poedjianto Meninggal Terpapar Covid-19 

Baca juga: Ban Selip, Livina Tabrak Pembatas Tol Pekalongan, 1 Orang Luka Berat