Komisi C DPRD Jateng Minta BUMD Gandeng Pelaku Industri

"Sinergisitas antara pemerintah dengan dunia usaha diperlukan, supaya investasi berkembang di Jawa Tengah. Kemudian Digital invesment promotion juga perlu dikembangkan. Serta layanan perizinan disempurnakan guna mendukung capaian pendapatan daerah," katanya.

Agung juga menyinggung soal meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Jateng.

"Angka kemiskinan dan tingkat pengangguran naik. Kemiskinan mencapai 4,12 juta jiwa atau meningkat 0,43 persen poin menjadi 11,84 persen. Sementara Pengangguran di Jawa Tengah mencapai 6,24 persen atau sebanyak 18,75 juta orang," imbuhnya.

Ia menambahkan, sektor yang paling terdampak akibat Covid-19 ini adalah transportasi, jasa, dan akomodasi serta makanan dan minuman.

Sedangkan sektor yang masih tumbuh positif adalah informasi dan komunikasi, kesehatan, dan pertanian.

Agung mengatakan angka-angka di atas menjadi sebuah catatan yang perlu sikap secara serius dari pemerintah untuk meningkatkan perekonomian.

“Angka-angka tadi menjadi catatan serius, bagaimana menyikapi hal ini pada 2021 ini. Mengingat, saat ini pandemi masih ada, dan vaksinasi belum semua atau masih bertahap," ujarnya.

Di sisi lain, BUMD yang akan bekerja sama dengan pelaku industri atau investor dari BUMN yakni Jateng Petro Energi (JPEN) (Perseroda) dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk.

Keduanya bersinergi untuk penyediaan pasokan dan infrastruktur atau pipa distribusi gas bumi.

Kerja sama ini terkait rencana penyediaan pasokan gas bumi dalam bentuk Compressed Natural Gas (CNG) beserta infrastruktur pendukungnya, untuk memenuhi kebutuhan energi di Jateng.

Untuk keseluruhan wilayah Jawa Tengah, potensi pasar masih dapat berkembang di mana saat ini demand terpusat di kawasan industri eksisting.

"Kami juga punya rencana pengembangan dengan swasta, sudah MoU untuk pembangunan LNG terminal. Impornya dengan Malaysia Sarawak dengan kapasitas 30 mmscfd. Kemudian, MoU dengan Sengkang South Sulawesi LNG pada 2023. Karena pembangunan terminal LNG butuh waktu," kata Direktur Utama JPEN, Muchammad Iqbal.

Terkait PAD, ia mengatakan bisnis tersebut membutuhkan waktu pengembangan. Pihaknya juga ditarget pemerintah provinsi untuk bisa menghasilkan pada 2022, terutama dari bisnis CNG niaga yang akan dimulai pada November 2021 ini.(mam)