Berita Semarang

Terus Ditarik Iuran Penanganan Banjir dan Rob, Warga Panggung Lor Gugat P5L ke PN Semarang

Terus Ditarik Iuran Penanganan Banjir dan Rob, Warga Panggung Lor Gugat P5L ke PN Semarang, Ini yang Mereka Inginkan

Penulis: m zaenal arifin | Editor: yayan isro roziki
Tribunpantura.com/Zaenal Arifin
Sidang pemeriksaan saksi gugatan PMH oleh warga Tanahmas Kelurahan Panggung Lor, Semarang Utara, di PN Semarang. 

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Warga Kelurahan Panggung Lor, Semarang Utara, menggugat Paguyuban Pemberdayaan Pompanisasi dan Pengelolaan Lingkungan Panggung Lor (P5L) ke Pengadilan Negeri (PN) Semarang.

Gugatan diajukan atas dugaan perbuatan melawan hukum (PMH).

Ini lantaran masyarakat masih terus ditarik iuran penanganan banjir dan rob hingga saat ini.

Baca juga: Berpacu dengan Waktu, TNI Punya Waktu 72 Jam Selamatkan 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala 402

Baca juga: Pemerintah Perpanjang Larangan Mudik Lebaran 2021, Simak Berikut Ini Aturan Lengkapnya

Baca juga: Mengapa Mudik Dilarang Objek Wisata Buka? Sandiaga Uno: Pariwisata Bukan Masalah, tapi Solusi

Baca juga: Pick-up Tubruk Angkringan hingga Hancur Berserakan di Semarang, Tiga Orang Luka Parah

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Panggung Lor, Pemkot Semarang, Camat Semarang Utara dan Lurah Panggung Lor pun tak luput menjadi turut tergugat dalam gugatan PMH tersebut.

Gugatan diajukan karena keberadaan P5L yang dianggap sudah melewati kewenangannya.

Keberadaan pompanisasi, dulunya sebagai penanggulangan banjir dan rob yang setiap hari melanda wilayah Panggung Lor.

Namun saat ini banjir dan rob di wilayah tersebut sudah tidak ada lagi.

Hal itu dikarenakan telah ada penanganan yang dilakukan oleh Pemkot Semarang dengan membangun Kolam Retensi.

Meski pompanisasi sudah tak beroperasi sebagaimana dulunya, namun warga tetap dipungut biaya hingga kini.

Warga yang merasa keberatan atas pungutan tersebut, enggan membayar sehingga menunggak hingga puluhan juta rupiah.

Pengurus P5L mengancam warga yang enggan membayar iuran rutin maka tidak akan mendapat pelayanan administratif dari pengurus RT maupun RW.

Bagi warga yang menunggak iuran bulanan 6 kali berturut-turut, diancam tidak akan mendapat pelayanan administratif dan sosial.

Gugatan tersebut telah beberapa kali disidangkan oleh majelis hakim.

Terakhir, sidang beragendakan keterangan tiga saksi yang diajukan oleh penggugat dalam sidang di PN Semarang, Kamis (22/4/2021).

Halaman
123
Sumber: Tribun Pantura
  • Ikuti kami di

    AA
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved