Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Semarang Minta Pemerintah Lebih Bijak Terkait Harga BBM

TRIBUNPANTURA.COM, SEMARANG - Fraksi Demokrat DPRD Kota Semarang menyesalkan terkait kebijakan pemerintah yang tak konsisten soal kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sebelumnya, pemerintah melalui Presiden Jokowi sempat mengatakan bahwa BBM tak akan naik hingga akhir tahun.

Namun nyatanya kebijakan tersebut berubah, dan pemerintah juga melalui Presiden Jokowi resmi menaikkan harga BBM pada pekan ini.

Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kota Semarang, Danur Rispriyanto menegaskan, pihaknya mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat di wilayah Kota Semarang, tentang kenaikan harga BBM ini.

Baca juga: Masyarakat Terbantu Layanan Hari Sabtu Unit Layanan Paspor Imigrasi Semarang

"Kenaikan harga BBM, khususnya yang subsidi ini sangat memberatkan masyarakat. Masyarakat juga khawatir, kenaikan harga BBM ini berimbas pada kenaikan banyak kebutuhan pokok. Padahal saat ini ekonomi masyarakat banyak yang belum stabil setelah pandemi Covid-19," katanya, dalam rilis, Senin (5/9/2022).

Fraksi Demokrat DPRD Kota Semarang juga akan menyampaikan masalah ini ke pemerintah Kota Semarang, untuk bisa disampaikan ke pemerintah pusat.

Apalagi kenaikan harga BBM dinilai bisa menyusahkan masyarakat di Kota Semarang.

"Saat ini masyarakat masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari akibat pandemi Covid-19 selama 2 tahun lebih."

Baca juga: Penyebab Kecelakaan Maut Minibus Hiace di Tol Batang-Semarang Masih Dalam Penyelidikan Polisi

"Dampak yang dirasakan harga kebutuhan pokok melambung tinggi hingga sekarang."

"Masyarakat saat ini untuk membangun perekonomianya seperti sediakala sangat sulit."

"Apalagi dibebani dengan kenaikan harga BBM. Kami berharap pemerintah untuk mengkaji kembali kebijakan tersebut," katanya.

Pemerintah, katanya, diharapkan lebih bijaksana dalam membuat kebijakan kenaikan BBM.

Baca juga: Buka Muswil ABP-PTSI Jawa Tengah, Ganjar: Inovasi dan Adaptasi PTS Harus Secepat Perkembangan Zaman

Jika pun harus naik, momennya diharapkan bukan saat ekonomi belum stabil.

"Narasinya selalu soal stok terbatas dan kenaikan harga minyak dunia. Padahal masih ada cara yang lebih bijaksana untuk mengatasi masalah ini," katanya.

Sebagai informasi, publik sempat kena "prank" atas kebijakan pemerintah.

Baca juga: Sejumlah Bantuan Mengalir ke Warga Miskin yang Tinggal di Rumah Tidak Layak Huni di Kudus Ini