Berita Kudus
Pemkab Kudus Cairkan Bantuan Parpol Tahap Pertama, Segini Besaran Masing-masing Partai
Hibah bantuan keuangan untuk partai politik di Kabupaten Kudus tahap pertama telah disalurkan. Terbanyak yakni PDI Perjuangan.
Penulis: Rifqi Gozali | Editor: m zaenal arifin
TRIBUNPANTURA.COM, KUDUS - Hibah bantuan keuangan untuk partai politik di Kabupaten Kudus tahap pertama telah disalurkan. Terbanyak yakni PDI Perjuangan.
Penyerahan hibah partai politik itu disampaikan oleh Bupati Kudus HM Hartopo kepada 10 partai politik di Pendopo Kudus, Selasa (6/9/2022).
Pada hibah tahap pertama ini PAN mendapat Rp 76.867.200. Kemudian PDI Perjuangan mendapat Rp 219.475.000, dan Partai Demokrat mendapat hibah senilai Rp 51.257.000.
Baca juga: Hingga Hari Ketiga, ABK Kapal Karya Mitra yang Hilang di Perairan Larangan Tegal Belum Ditemukan
Kemudian untuk partai Gerindra yakni sebesar Rp 181.679.850, Golkar mendapat Rp 159.530.550, Hanura Rp 70.216.800.
Selanjutnya PKS mendapat hibah senilai Rp 88.084.650, PKB mendapat Rp 193.188.000, Nasdem sebesar Rp 87.383.400, dan PPP mendapat Rp 73.893.900.
Plt Kepala Badan Kesbangpol Kudus, Harso Widodo mengatakan, hibah bantuan keuangan untuk partai politik ini disesuaikan dengan perolehan suara sah pada Pemilu 2019.
Masing-masing suara sah yang dikantongi partai mendapat hibah senilai Rp 5 ribu pada anggaran 2022.
Baca juga: Tangani Dampak Kenaikan Harga BBM, Pemkab Batang Siapkan Dana untuk BLT
Sementara pada pencairan hibah tahap pertama ini masing-masing suara sah ibaratnya senilai Rp 2.550.
Sisanya Rp 2.450 akan dicairkan pada tahap kedua.
"Pencairan tahap kedua menunggu APBD Perubahan disahkan," kata Harso.
Sementara itu Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, hibah yang diberikan untuk partai politik bisa digunakan untuk program yang selaras dengan aturan.
Baca juga: Harga Emas Antam di Semarang Hari Ini Selasa 6 September 2022 Naik Rp 4.000 per Gram
Misalnya untuk pendidikan politik dan operasional kesekretariatan partai.
"Hibah yang diterima partai ini dijalankan secara akuntabel dan transparan, jangan sampai menimbulkan masalah," kata Hartopo.
Yang terpenting, katanya, pendidikan politik harus diperkuat.
Pasalnya masyarakat harus benar-benar tahu maksud dan tujuan politik.
Baca juga: Pemkab Tegal Dorong Kebangkitan Sektor Ekonomi Kreatif