Breaking News:

Opini

Opini Idham Cholid: Jangan Salah Pahami Khittah 1926

Opini Idham Cholid: Jangan Salah Pahami Khittah 1926, tinggalkan khittah justru hal itu malah dinilai guyonan.

Dok Pribadi Idham Cholid
Idham Cholid, Ketua Umum Jayanusa, Kader NU & Alumni PMII, tinggal di Wonosobo. 

Setelah 37 tahun NU berada pada posisi Khittah-nya, sayup-sayup kini mulai terdengar ada yang minta ditinjau kembali. Bahkan, karena dianggap sudah tak relevan, sebaiknya Khittah ditinggalkan.

Bayangkan, tokoh sekaliber Mahbub Djunaidi saja hanya berani menyampaikan gagasan "Khittah Plus" saat Munas Alim Ulama di Cilacap pada 1987. Padahal dia juga perumus konsep Kembali ke Khittah 1926 yang ditetapkan Muktamar Situbondo 1984. Kalau sekarang dengan penuh keberanian meminta Khittah ditanggalkan, justru hal itu malah dinilai guyonan.

Memang tak mungkin NU dijauhkan, apalagi dipisahkan, dari politik. Memisahkannya sama saja bunuh diri. Harus realistik. Politisi yang kader NU juga berjibun. Mana mungkin mereka ditelantarkan?

Yang terpenting, bagaimana NU lebih fokus pada program sosial ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, namun tetap menyediakan ruang politik. Bukan melarang, apalagi mengharamkannya. Demikian saya memahami gagasan Khittah Plus.

"Berarti bukan karena berpartai politik itu barang 'haram' melainkan karena saat berpartai politik itu NU kurang memperhatikan tugas pokoknya. Kalau tugas pokok itu diperhatikan, apakah berpartai politik itu tidak boleh juga?" Demikian tulis Mahbub Djunaidi (1987), menjelaskan gagasan Khittah Plus-nya itu.

Benar saja, ruang politik NU selalu terbuka. Pada Pemilu pertama pasca Khittah memang diwarnai aksi "penggembosan" kepada PPP yang telah dianggap banyak mengecewakan.

Tak sedikit pula yang kemudian "eksodus" ke Golkar seperti Slamet Efendi Yusuf dkk. Namun setelah berganti era reformasi, atas nama desakan warga, PKB juga berdiri.

KH Ma'ruf Amin, juga KH Cholil Bisri, di antara pejuang politik lahirnya partai berbasis nahdliyin itu, sering memberikan alasan bahwa berpolitik merupakan bagian dari tanggungjawab NU. Para kiai tak mungkin membiarkan perpolitikan berjalan sendiri. Reformasi harus tetap terkendali.

NU mempunyai tanggungjawab menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara, selaras dengan nilai-nilai agama yang dianutnya.

Lebih penting lagi, jalan politik memang dinilai paling efektif mewujudkan kemaslahatan. Apalagi jika kekuasaan sudah dalam genggaman. Dulu, "berkuasa" di Departeman Agama saja sudah dianggap segalanya. Itulah jatah wajib NU yang selama orde baru (seakan) telah dihilangkan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Pantura
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved