Opini Idham Cholid: Kepengurusan NU, Keadilan, dan Pemerataan

Idham Cholid  | Kader NU & Ketua Umum Jamaah Yasinan Nusantara

Sebagai "mandataris" Muktamar ke-34, Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf telah mengumumkan susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2022-2027 (Rabu, 12/1/22). Formasinya jauh beda dibanding periode-periode sebelumnya.

PBNU saat ini tidak saja berpostur gemuk --dengan 187 personel-- tetapi juga memasukkan unsur perempuan baik di jajaran mustasyar, syuriah maupun tanfidziyah.

Kalau soal keterlibatan para politisi, tentu kita maklum. Dari dulu kepengurusan NU memang selalu begitu. Apalagi organisasi para kiai ini juga pernah menjadi partai politik mandiri.

Tak sedikit komentar, merespons diumumkannya kepengurusan baru tersebut. Biasa, ada pro dan kontra. Dari yang bernada serius hingga yang sekadar candaan saja.

Keadilan Gender

Soal masuknya tokoh perempuan, misalnya. Meski hanya 11 personel, jauh dari "tuntutan" 30 persen yang diidealkan, namun ini telah manjadi catatan penting menjelang satu abad masa khidmah NU. Sepanjang sejarahnya, baru kali ini para perempuan diakomodasi dalam kepengurusan.

"Kalau perempuan sudah masuk jajaran PBNU, boleh dong yang laki-laki menjadi pengurus Muslimat dan Fatayat." Demikian canda teman.

Muslimat adalah badan otonom (Banom) yang mewadahi kaum perempuan. Terutama untuk para ibu. Ketua Umumnya saat ini adalah Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Sudah tiga periode ini dia memimpin ibu-ibu Muslimat.

Sedang perempuan yang muda terwadahi dalam Fatayat. Disebut juga pemudi NU. Pemudanya disebut Ansor. Yang lebih muda lagi, atau para remaja, ke dalam IPPNU (Ikatan Putri Putri / Pelajar Putri Nahdlatul Ulama). Untuk remaja putra, ada IPNU (Ikatan Putra / Pelajar Nahdlatul Ulama).

Boleh jadi, usulan teman itu juga serius. Dia akan memastikan bahwa masuknya laki-laki ke dalam Banom perempuan tak lain agar keadilan gender benar-benar dapat diwujudkan. Dia akan all out memperjuangkan itu di sana.

Namun jika itu prinsipnya, justru yang lebih penting adalah mengubah mindset tentang peran perempuan itu sendiri. Bahwa perempuan harus diwadahi secara eksklusif, hanya berkaitan dengan "dunia"nya, sudah semestinya diubah.

Dalam konteks itu, kepemimpinan Kiai Mif dan Gus Yahya --sapaan akrab Rais Aam dan Ketua Umum PBNU-- telah melakukan terobosan dan perubahan mendasar. Bukan sekadar menempatkan para perempuan asik dengan dunianya sendiri. Dunia para perempuan NU tak hanya Muslimat, Fatayat dan IPPNU. Mereka juga mempunyai hak yang sama untuk merumuskan berbagai kebijakan tentang ke-NU-an.

Itulah keadilan gender. Salah kaprah jika memperjuangkannya dengan meminta kuota untuk laki-laki dalam ormas perempuan. Yang terjadi bisa sebaliknya, justru hanya melanggengkan "penjajajahan" atas nama keadilan.