Opini Idham Cholid: Kepengurusan NU, Keadilan, dan Pemerataan

Tumbuh Merata

Selain multipolar, yang menarik sebenarnya, kepengurusan NU saat ini juga lebih heterogen dari latar kewilayahan, profesi, dan jabatan.

Tampilnya banyak tokoh dari berbagai daerah semakin membuktikan bahwa NU tidak "Jawa centris." Kesan NU hanya berpusat di Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah, tidak saja bisa ditepis, tetapi akan dapat dibuktikan dengan langkah nyata ke depan.

Di situlah kejelian Ketua Umum PBNU membaca keadaan dan kompleksitas persoalan. Gus Yahya --yang mempunyai visi "menghidupkan Gus Dur kembali"-- mengistilahkan kepengurusan NU saat ini berwajah nusantara. Lebih inklusif dan pluralistik.

Bisa disebutkan misalnya, Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, yang juga fungsionaris Partai NasDem, ditunjuk sebagai Mustasyar. Dari Kalimantan, selain Mardani Maming, juga ada Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor sebagai A'wan Syuriah. Dia adalah Ketua Partai NasDem di sana. Beberapa pejabat, terutama dari Kementerian Agama, juga tampil.

Representasi Kekuatan Indonesia

Dengan membaca susunannya, kepengurusan NU telah merepresentasikan kekuatan Indonesia.

Tentu, mereka ditampilkan bukan sekadar sebagai pajangan, jauh dari maksud hanya untuk memenuhi kepantasan. Yang paling utama, dengan kekuatan tersebut, justru akan semakin mempermudah jalan "pemerataan" program kemaslahatan.

Komitmennya, NU tumbuh merata. Gairah dan "gebyar" ke-NU-an, baik di Jawa maupun luar Jawa, harus sama. Karena, jujur mesti diakui, pertumbuhan NU sampai saat ini masih sangat timpang.

Jika mengikuti teori "trickle down effect" sebagaimana Orde Baru menerapkan itu, pertumbuhan NU yang sangat besar di Jawa khususnya, tidak kunjung memberikan stimulasi untuk bisa menggerakkan kekuatan NU di luar Jawa.

Jelas, ketimpangan ini tidak cukup diselesaikan dengan sekadar memasang orang. Menjadikan perwakilan Luar Jawa, sekali lagi, hanya sebatas pajangan, tentu bukan merupakan jawaban.

Langkah konkrit segera yang harus dilakukan, tak lain, dengan pemerataan program. Jauh hari, sebelum menjadi Ketua Umum, Gus Yahya sering mengibaratkan NU memiliki 500an outlet (jumlah kepengurusan Cabang, baik Kabupaten maupun Kota).

PBNU cukup memfasilitasi agar pemerintah atau kalangan swasta bisa hadir mengisi outlet itu, sudah lebih dari cukup untuk bisa menggerakan NU di seluruh Indonesia.

Tentu, outlet itu mesti diisi dengan barang yang bermutu. Tak lain, berupa program yang benar-benar sesuai kebutuhan, menjawab persoalan, untuk meningkatkan kemaslahatan. Kita tunggu saja program aksinya. (*)