Opini Idham Cholid: Kepengurusan NU, Keadilan, dan Pemerataan

Kepengurusan Multipolar

Lalu, masuknya para politisi dalam kepengurusan kali ini juga tak luput dari sorotan. "Ternyata tak ada bedanya, sekarang justru lebih banyak." Demikian di antara komentar itu.

Tentu beda dibanding periode sebelumnya. Yang lalu, sangat tampak jelas PBNU didominasi dari kekuatan partai tertentu. Sekjen Helmy Faishal Zaini misalnya, anggota DPRRI dari PKB. Kalaupun ada dari kader partai lain, bukanlah pada posisi yang menentukan.

Sementara saat ini jauh lebih beragam. Kepengurusan yang oleh Gus Yahya disebut "multipolar" itu, tidak bertumpu pada kutub politik tertentu. Kepengurusan ini memiliki banyak kutub.

Pada posisi strategis Waketum ada Nusron Wahid dari Golkar. Bahkan untuk Bendahara Umum dipercayakan kepada Mardani Maming, pengusaha muda yang juga Ketua PDI Perjuangan Kalimantan Selatan. Dari PPP juga tak sedikit. Konon, ada 25 orang termasuk Wakil Rais Aam KH Afifuddin Muhajir dan Rais Syuriah KH Mustofa Aqil Siradj, Ketua Majelis Syar'i DPP PPP.

Banyaknya pengurus dari latar belakang partai yang beragam itu, dinilai bahwa Rais Aam dan Ketua Umum PBNU saat ini tengah menerapkan politik akomodasi. Bahkan ada yang menganggap, ini telah mengingkari janji untuk menjaga "independensi" NU itu sendiri.

Namun, menurut saya, bukan di situ masalahnya. Independensi tak berarti "a-politik," bebas dari politik, atau dengan melarang masuknya para politisi. Tetapi yang pasti, NU harus jauh dari kesan menjadi sub-ordinasi, apalagi di bawah kendali kekuatan partai tertentu.

Dalam konteks itulah sebenarnya PBNU saat ini justru dapat dinilai telah mewujudkan "pemerataan" peran. Saya menyebut itu sebagai keadilan politik.

Bahwa seluruh "stakeholder" NU diberikan hak yang sama. Kader NU, dengan latar belakang partai apapun, diperlakukan setara untuk ikut bertanggungjawab membesarkan organisasi para kiai ini secara bersama-sama.

Kita tak memungkiri, memang ada hubungan "khusus" antara NU dengan PKB. Partai yang dideklarasikan pada 23 Juli 1998 ini dibidani kelahirannya oleh para kiai NU. Demikian pula PPP, kaitan historisnya sangat nyata, merupakan fusi partai-partai Islam pada 1973 di mana saat itu NU bahkan ikut membentuknya.

Namun kita juga tak boleh menutup mata bahwa dengan Kembali ke Khittah 1926, sebagaimana keputusan Muktamar Situbondo (1984), NU tidak lagi terikat secara formal dengan kekuatan politik manapun. Tanpa kecual dengan PKB, partai yang lahir di masa Khittah itu sendiri.

Pasca Khittah kita menyaksikan bertebarannya kader NU di hampir semua partai. Slamet Efendi Yusuf adalah salah seorang kader handal yang terhitung awal berkarir melalui Golkar. Saat itu posisinya sebagai Ketua Umum GP Ansor (1985-1995).

Namun jauh sebelum itu, KH Musta'in Romly, pengasuh Pesantren Darul Umum, Rejoso Jombang, sebenarnya telah terlebih dahulu mengawali. Mursyid Tharekat dan pendiri Universitas Darul Ulum, Jombang, itu bisa disebut "Assabiqunal awwalun," generasi paling awal yang hijrah ke Golkar, justru tak lama setelah NU berfusi ke dalam PPP.

Saat ini, terutama sejak satu dekade terakhir, di beberapa daerah bahkan ada kader NU yang menjadi Anggota Legislatif dari PAN dan PKS. Di partai nasionalis selain PDI Perjuangan dan Golkar, juga tak sedikit jumlahnya. Di NasDem ada Aam Haerul Amri, Waketum Ansor yang menjadi Ketua Bidang Kepemudaan sekaligus Sekjen Garda Pemuda NasDem.

Demikian pula di Gerindra, KH Irfan Yusuf (Gus Irfan), putra KH Yusuf Hasyim atau cucu Hadlratus-Syaikh KH Hasyim Asy'ari, masuk jajaran elitenya. Ini berarti pemerataan peran politik kader NU telah tercipta sangat baik. "NU tidak ke mana-mana tetapi ada di mana-mana." Demikian bahasa populernya.